Madura disaster early warning system

Latar Belakang

Pulau Madura, yang secara administratif terbagi menjadi empat kabupaten — Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep merupakan wilayah pesisir dan agraris yang menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi berulang sepanjang tahun, mulai dari banjir di musim hujan hingga kekeringan panjang di musim kemarau, ditambah risiko gelombang tinggi dan abrasi di sepanjang garis pantainya. Pada musim kemarau, kekeringan menjadi ancaman paling meluas. Data BPBD mencatat kekeringan melanda 62 desa di 10 kecamatan Kabupaten Sampang, sementara di Pamekasan wilayah terdampak meluas menjadi 321 dusun di 77 desa yang tersebar di 11 kecamatan meningkat dari hanya 10 kecamatan pada periode 2019–2022. Kondisi serupa terjadi di Sumenep, di mana delapan kecamatan wilayah kepulauan serta lima dari sepuluh kecamatan daratan mengalami kekeringan kategori langka hingga kritis, dan di Bangkalan, sekitar 50 desa di 7 kecamatan terdampak sehingga BPBD setempat harus rutin mengirim truk tangki air ke wilayah pegunungan. Kajian risiko bencana nasional bahkan memproyeksikan tingkat kekeringan di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara berpotensi naik hingga 20% dari kondisi saat ini, sementara curah hujan ekstrem pada musim hujan bisa meningkat hingga 40% memperbesar risiko dua bencana yang berlawanan ini secara bersamaan. Sebaliknya di musim hujan, keempat kabupaten ini rutin menghadapi banjir luapan sungai. Pada Januari 2025, banjir di Kecamatan Blega, Bangkalan, berdampak pada 1.715 kepala keluarga di tiga desa dan merendam permukiman, tempat ibadah, hingga pondok pesantren. Tak lama berselang, luapan Sungai Kalikamuning merendam empat desa dan lima kelurahan di Kota Sampang dengan ketinggian air 20 sentimeter hingga 2 meter, memaksa BPBD mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Wilayah pesisirnya juga rawan: BPBD Sampang pernah mengeluarkan status siaga banjir rob yang mengancam aktivitas pelabuhan, petani garam, dan nelayan di pesisir Sampang serta Bangkalan selatan, sementara BMKG pernah merilis peringatan gelombang tinggi 1,25–2,5 meter di perairan Sumenep yang membuat nelayan setempat disarankan tidak melaut, dan BPBD Bangkalan harus memetakan kecamatan-kecamatan rawan angin kencang, tanah longsor, dan banjir secara terpisah menyusul peringatan cuaca ekstrem. Kerentanan pesisir utara Madura ini bahkan menjadi perhatian tingkat provinsi, dengan Gubernur Jawa Timur menyebut wilayah pantai utara Madura mulai Bangkalan hingga Sumenep sebagai kawasan berkerentanan tinggi yang perlu mendapat intervensi infrastruktur seperti tanggul laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keempat kabupaten Madura menghadapi ragam bencana yang datang silih berganti, sementara penanganannya masih berjalan sendiri-sendiri oleh BPBD di masing-masing wilayah administratif. Pelaporan kejadian dari masyarakat pun umumnya masih mengandalkan cara konvensional (informasi lisan, grup percakapan tidak resmi, atau datang langsung ke kantor BPBD), sehingga rawan terlambat terverifikasi dan sulit dipetakan lokasinya secara presisi. Belum ada satu platform digital bersama yang menyatukan laporan warga, status kebencanaan real-time, titik evakuasi, dan jalur notifikasi lintas kabupaten dalam satu sistem. Kesenjangan inilah yang melatarbelakangi pengembangan proyek MDEWS.